Menegerikan UBB

Satu lagi dukungan terhadap penegerian Universitas Bangka Belitung mengalir. Kali ini berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Ada beragam pendapat dan pandangan yang semuanya bernada sama. Mereka satu kata, yakni setuju dan saatnya lah Universitas Bangka Belitung menyandang negeri.

Dukungan politis ini mengemuka dalam tajuk Kunjungan Panitia adhock III DPD ke rektorat UBB Selasa (26/2). Rombongan DPD yang terdiri dari M. Ramli (wakil ketua panitia AD HOC III DPD RI), Drs. H. Rusli Rahman, M.Si, Prof. Moh. Surya, Aida Ismed Abdullah, Sumardi Taher, Pdt. Max Dematow, dan Wahidin Ismail sengaja mengagendakan kunjungan ke UBB untuk melihat perkembangan penegerian UBB. Sebelumnya rombongan DPD berkunjung ke Pemerintah Provinsi.

Pada acara yang digelar di ruang rapat umum rektorat UBB tersebut, hadir antara lain, DR. Bustami Rahman,M.S, rektor UBB, I Made Andik Setiawan,S.ST., M.Eng selaku wakil rektor I, A. Fauzi Amiruddin,S.H.M.M sebagai wakil rektor II, Dedih Sapjah,S.ST.,M.Sc selaku wakil rektor III, dan Zulfakar, S.Hut selaku wakil rektor IV. Acara juga dihadiri Dekan dari sejumlah Fakultas dan Ketua program studi serta civitas akademika UBB.

Pada pembukaan yang diisi dengan presentasi profil UBB dan kemajuan penegerian ke anggota DPD, DR. Bustami Rahman,M.S mengatakan bahwa penegerian UBB merupakan pre determinan bagi provinsi ini. Desakan mempunyai universitas negeri telah lama dicanangkan seiring pembentukan provinsi jauh sebelum UBB secara resmi berdiri. Selain itu, menurut Bustami, Penegerian UBB merupakan perwujudan sikap pemerintah dalam menjalankan kostitusi terutama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dimana ditegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, semua kelengkapan administrasi telah sempurna bahkan pihak Pendidikan Tinggi mengakui bahwa secara administrasi berkas yang diajukan UBB terbaik yang pernah ada.

Lebih lanjut, Ramli Nasution mengatakan, “ Kami sangat memback up penegerian UBB. Menurutnya alasan pemerintah menggunakan RUU BHPT sebagai dasar penundaan sangatlah tidak masuk akal. Hal senada diungkapkan Prof Surya, anggota DPD perwakilan Jawab Barat. Surya menyatakan apresiasi yang mendalam atas perjuangan UBB selama ini. “Saya merasa apa yang telah dilakukan oleh rekrot sangat baik sekali, secara lahir bathin sangat mendukung.” Ungkapnya.

Sedangkan menuru Aida Ismed saatnya pemerintah menunjukkan perhatian pada pengembangan pendidikandi provinsi ini. Hal ini wajar jika memandang begitu banyak hasil SDA terutama timah yang telah disumbang ke pemerintah pusat. Sedangkan perwakilan DPD dari Papua, Pendeta Mac mengatakan kebijaksanaan tidak selalu berasal dari pusat, kadang daerah punya kebijakan yang lebih tepat. Sebab daerah jelas lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan di tempat sendiri. Local Wisdom istilahnya. Ia juga menambahkan agar dukungan ini jangan parsial maksudnya segala persoalan mengenai pendidikan di dareah-daerah dikumpulkan lalu dibawa dalam rapat kerja DPD untuk disampaikan pada pemerintah. Hal ini bertujuan agar gaung desakan penegerian ini lebih terasa (Iksan_ubbpress).