Ditulis Oleh : Muhammad Hanafi Rahman

( Mahasiswa Sosiologi Universitas Bangka Belitung )

Sejak tanggal 30 Juli 2022 pukul 00.00 WIB, masyarakat dihebohkan dengan adanya pemblokiran sejumlah aplikasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diantaranya Paypal, Steam, Dota 2, dan lainnya, disebabkan karena aplikasi yang tercatat di atas belum pernah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau khusus untuk Paypal belum memiliki izin dari Bank Indonesia (BI) dan OJK. Banyak warganet di Indonesia, terutama di wilayah Bangka Belitung sendiri memprotes pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo itu sendiri karena berpotensi mematikan industri kreatif dan membatasi kebebasan berinternet. Benarkah pemblokiran tersebut membatasi kebebasan internet, yang pada ujungnya melanggar HAM?

Kita harus melihat dulu alasan Kominfo melakukan pemblokiran terhadap aplikasi tersebut. Pemerintah dan Pakar Keamanan Siber beralasan pemblokiran tersebut disinyalir karena mereka tidak terdaftar sebagai PSE lingkup privat dan bertujuan agar para perusahaan lokal dan asing yang ada di Indonesia patuh terhadap Undang - Undang yang ada di Indonesia seperti halnya perlindungan data, bisa berkerjasama dengan pemerintah dalam hal kasus perlindungan data pribadi, serta menjamin penegakan kedaulatan digital di Indonesia. Namun, para aktivis seperti LBH dan YLBHI menanggap pemblokiran ini melanggar hak asasi manusia dan dapat membatasi kebebasan berekspresi masyarakat melalui dunia digital. Menurut mereka pemblokiran tersebut dapat menjurus ke arah otoritarianisme digital. 

Dari beberapa pendapat yang diutarakan Pemerintah dan aktivis HAM, terdapat perbedaan pandangan diantara kedua pihak dalam melihat aksi pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo, dimana dalam mengkaji kasus ini, kita melihat bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemblokiran ini. Pertama, pemblokiran ini melanggar hak konstitusional warga negara dalam menerima informasi yang diinginkannya, karena dengan pemblokiran ini, masyarakat berpotensi tidak memiliki pilihan yang cukup banyak untuk mengakses informasi yang diinginkan selain media yang disetujui pemerintah dan organisasi terkait. Kedua, pemblokiran PSE yang belum terdaftar dapat mematikan industri kreatif di Indonesia, hal ini disebabkan karena para gamer maupun freelancer sangat membutuhkan aplikasi seperti Steam dan Paypal untuk meraup pundi-pundi keuntungan, sehingga ketika Kominfo memblokir aplikasi tersebut, kalangan diatas tidak bisa mencari keuntungan yang lebih luas dalam menghasilkan pendapatannya secara online, baik game online, layanan streaming, dsb. Serta yang terakhir, dengan adanya pemblokiran ini, terjadi kemunduran atas kebebasan berekspresi di Indonesia yang menjurusi pada kontrol pemerintah atas akses informasi yang beredar pada masyarakat. Dengan kata lain, terjadi pemusatan atau otoritarianisme atas lalu lintas informasi publik. Meskipun demikian, ada dampak positif dari pemblokiran ini, dimana dengan pemblokiran sejumlah PSE yang tidak terdaftar ini, masyarakat bisa memilah aplikasi yang dijamin oleh hukum untuk beroperasi di Indonesia. Kemudian, ketika PSE domestik dan asing terdaftar, kedaulatan digital akan semakin kuat dalam mencegah kecurangan akses informasi dan pencurian data pribadi yang terjadi pada dunia digital. Dan yang lebih penting, pemerintah bisa berkoordinasi dengan para PSE dalam menyelesaikan masalah mengenai data pribadi Warga Negara Indonesia di wilayah teritori Indonesia.

Teman-teman mahasiswa dan masyarakat harus memahami, bahwa meskipun memang pemblokiran aplikasi oleh Kominfo dapat melanggar HAM dalam memfasilitasi akses internet kepada warganya, tapi hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa PSE harus patuh pada aturan yang berlaku di negara manapun, termasuk juga Indonesia. Masyarakat juga harus ingat bahwa platform-platform digital yang dipakai oleh masyarakat harus sudah terjamin oleh Kominfo sebagai PSE privat maupun publik, tujuannya agar mencegah PSE beroperasi secara ilegal tanpa ada aturan yang jelas. Dengan ada aturan PSE ini, mahasiswa dan masyarakat bisa memahami betul bagaimana cara mengoperasikan dan menggunakan aplikasi yang sudah terdaftar dan legal di Indonesia.