Ditulis Oleh : Gumiwang Aji Darma (Mahasiswa Fakultas Hukum)

Pada tahun 2018 yang lalu Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan hasil survey yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 91% dari jumlah total anak dan remaja usia belajar di Indonesia dinyatakan telah menggunakan akses digital internet, dimana meliputi anak-anak dan remaja yang berusia antara 15-19 tahun. We Are Social Bersama Hootsuite juga melaporkan bahwa terdapat sekitar 12,5% dari pengguna internet di Indonesia ialah pelajar di rentang usia 13-17 tahun (Haryanto, 2021). Angka yang sangat besar, yang faktanya menunjukkan bahwa para pengguna internet di Indonesia sangat banyak digunakan oleh kalangan anak-anak dan remaja.

Sementara itu Badan Pusat Statistik Bangka Belitung juga menyatakan bahwa jumlah remaja usia sekolah yang menggunakan akses internet di Bangka Belitung telah menyentuh angka 28,55% dari total keseluruhan remaja yang masih sekolah (https://babel.bps.go.id, 2020).

Menurut penulis sah-sah saja apabila terdapat anak atau remaja yang menggunakan akses internet, karena hal tersebut memang merupakan salah satu bentuk dari pengimplementasian konsep society 5.0 zaman ketika kita sedang mengedepankan pemanfaatan teknologi internet  dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan 5.0 society tidak dapat kita pisahkan dengan konsep kewarganegaraan digital yang dikemukakan oleh Mike Ribble (2015). Ia menjelaskan bahwa Kewarganegaraan digital adalah seperangkat pedoman kode etik yang membantu orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain melalui alat digital. Kewarganegaraan digital juga menetapkan penggunaan sumber daya digital yang tepat dan strategi untuk menjaga keamanan warga negara digital.

Setidaknya menurut Mike Ribble (2015) terdapat 9 elemen penting yang harus ada dalam menunjang proses pengaplikasian internet bagi warga negara digital, diantaranya adalah ; Akses Digital (Digital Acces), Etika Digital (Digital Etiquette), Hukum Digital (Digital Law), Literasi Digital (Digital Literation), Komunikasi Digital (Digital Communication), Perdagangan Digital (Digital Commerce), Hak dan Tnggung Jawab Digital (Digital Right and Responsibility), Kesehatan dan Kebugaran Digital (Digital Health and Wellness) dan Keamanan Digital (Digital Security).

Menurut penulis setidaknya terdapat tiga buah elemen paling penting yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan secara virtual/daring. Pertama adalah akses digital (digital acces), yaitu terkait pemenuhan sarana prasarana demi menunjang kebutuhan para siswa dan guru dalam proses pembelajaran secara daring, seperti perluasan cakupan bandwidth internet, penyediaan perangkat-perangkat penunjang internet seperti gawai, laptop dan komputer, serta aplikasi yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rohman sendiri mengatakan bahwa berdasarkan data tahun 2020 masih terdapat sekitar 41 Desa yang masih menjadi titik Blankspot yaitu daerah yang masih belum memiliki akses rercover sinyal komunikasi apapun atau berjumlah sekitar 10,49%. Sementara itu, untuk wilayah yang hanya bisa mengakses sinyal 2G dan masih belum bisa mengakses internet terdapat sekitar 62 Desa atau 15,86 %. Angka yang sangat besar mengingat bahwa Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Sumatera (Babelprov.go.id, 2020).

Kedua adalah pemahaman dalam komunikasi digital (digital communication), yaitu sebuah proses komunikasi dengan pemanfaatan perangkat elektronik serta jaringan internet yang digunakan sebagai media penghubung antara guru dan siswa. Di-era society 5.0 seperti sekarang ini para guru juga harus memiliki kepiawaian dalam mengoperasikan perangkat elektronik serta memiliki keahlian dalam berkomunikasi dua arah yang dilaksakan secara daring. Sehingga proses pembelajaran dapat lebih interaktif dan aktif. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan Internet of Thing (IoT) secara maksimal.

Untuk elemen yang terakhir atau yang ketiga, penulis mengkategorikan literasi digital (digital literation) sebagai aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Literasi sendiri tidak hanya berupa proses membaca saja melainkan juga proses bagaimana menganalisis dan menggunakan data yang telah diperoleh. Pemahaman terkait literasi digital juga dapat meningkatkan kewaspadaan guru dan siswa dalam memilah berita bohong atau hoax.

Menurut hemat penulis, dengan masih banyaknya daerah di Bangka Belitung yang belum bisa mengakses internet, menjadi sebuah tantangan  bagi pemerintah untuk dapat semakin mempercepat proses pembangunan instalasi komunikasi. Di Era 4.0, dengan tidak adanya akses internet tentunya akan mengganggu kesiapan guru dalam pengusaan teknologi dan semakin menyulitkan kalangan guru untuk mencari media literasi digital. Oleh karena itulah terkadang kita juga masih dapat menemukan guru dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Selain masalah pada guru, permasalahan para siswa adalah masih sulitnya untuk memperoleh akses informasi dan sarana prasarana penunjang pribadi seperti ponsel, laptop dan lain sebagainya.

Dalam implementasi dari 9 elemen kewarganegaraan digital (9 element of digital citizenship) tersebut di atas, selain guru dan siswa, kepala sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memimpin dan membuat kebijakan yang baik di era society 5.0. Tidak hanya menggunakan 3 elemen yang penulis sebutkan diatas saja, melainkan seorang kepala sekolah juga harus benar-benar menguasai kesembilan elemen kewarganegaraan digital tersebut, karena kepala sekolah adalah kunci yang menentukan keberhasilan suatu sekolahan. Kepiawaian kepala sekolah sebagai pemimpinan sekolah juga merupakan sebuah upaya demi meningkatkan serta mendayagunakan segala bentuk teknologi dan sumberdaya sekolah dan tentunya untuk mencapai tujuan sekolah.

Asep Suryana (2010) dalam tulisannya yang berjudul Personal Values and Commitment in Achieving Goals Through the Cultural Organization of Work, juga mengatakan bahwa setidaknya seorang kepala sekolah harus memiliki nilai yang dapat menjual dirinya kepada setiap insan yang ada dalam lingkungan pendidikan. Oleh sebab itu, nilai yang baik yang dimiliki seorang kepala sekolah tentunya akan ditiru oleh setiap personil yang ada di sekolahnya.