Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Rabu yang lalu, menjelang tengah malam seolah Ibu Pertiwi sedang mimpi buruk dan harus terbangun dari tidurnya karena Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Republik Indonesia tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menerima uang suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah. Padahal MK merupakan lembaga tinggi negara dalam Kekuasaan Kehakiman yang masih dipercaya oleh masyarakat ditengah maraknya praktek mafia peradilan di lembaga penegak hukum yang lain. Harapan publik terhadap MK sebagai benteng terakhir penegakan hukum untuk memberikan keadilan kini mulai luntur atau bahkan hilang sama sekali karena integritas para penegak Konstitusi tersebut kini justru diragukan. Mahfud MD, sebagai mantan Ketua MK pun berpendapat agar MK dibubarkan saja, karena sudah tercoreng dan kini tinggal KPK yang dipercaya masyarakat. Kemudian Jimly Assidiqqi berharap sanksi hukuman mati yang dijatuhkan karena Ketua MK yang justru korupsi.

Independent of Judiciary

Prinsip dan asas utama dalam kekuasaan kehakiman adalah Independent of Judiciary, yaitu bersifat mandiri, independen dan tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip ini harus dipahami, dihayati dan dilaksanakan betul oleh pelaksana kekuasaan kehakiman, termasuk Hakin Konstitusi. Jika tidak, maka ruh kekuasaan kehakiman itu sendiri telah musnah dan kebenaran serta keadilan hanya akan jadi mimpi belaka.

Prinsip Independent of Judiciary telah ditegaskan baik dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Dalam penjelasan Pasal 24 sebelum amandemen ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Sementara dalam UUD 1945 pasca amandemen, prinsip ini diatur langsung dalam Pasal 24 ayat (1) yang isinya berbunyi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip Independent of Judiciary merupakan kondisi ideal dan cita-cita yang diharapkan dan ingin diwujudkan. Namun dalam kenyataannya, terlebih dengan kasus terakhir tadi, ternyata tidak mudah menjaga dan mewujudkan independensi penegak hukum termasuk Hakim Konstitusi yang dianggap sebagai 9 manusia setengah dewa yang bersifat negarawan, bersih, suci dan tentunya tidak doyan uang. Faktanya, sangat ironis. Kita sangat berharap 8 Hakim Konstitusi yang lain tidak ikut terseret dalam kubangan mafia peradilan.

Benarlah kiranya peringatan Lord Acton, bahwa Power tend to corrupt, and absolut power corrupts absolutely. Kekuasaan sangat rentan dengan korupsi. Kewenangan besar yang dimiliki MK dengan sifat keputusannya yang final, meskipun diisi oleh putra-putri terbaik bangsa ternyata masih ada yang menyalahgunakan kekuasan yang besar tersebut. Diperlukan segera rekonstruksi sistem pengawasan terhadap independensi MK sebagai institusi, Hakim Konstitusi dan jajarannya, serta proses peradilannya itu sendiri. Harus dibangun formula yang mampu secara dini mencegah praktik-praktik mafia-mafia peradilan baik bentuk pelanggaran etik maupun korupsi. Jadi ada pencegahan dini yang efektif, dan bukan tindakan represif setelah terjadi= Disaat Hakim baru mulai kontak atau bahkan face to face dengan para pihak bersengketa, disini sudah ada pencegahan dini melalui teguran atau tindakan komite etik. Jika tidak, maka sangat mungkin suatu saat akan ada lagi Hakim atau penegak hukum lain yang tertangkap tangan sedang menerima suap.

Berbagai fakta tentang keterlibatan oknum penegak hukum dalam lingkaran mafia peradilan selama ini yang bertransaksi dan memperjualbelikan hukum semakin menunjukkan bahwa hukum merupakan institusi sosial yang bekerja dimasyarakat yang tidak lepas dari berbagai tekanan dan intervensi berbagai kepentingan dalam penegakkannya, termasuk kepentingan politik, uang, kekuasaan dan lain-lain yang mampu menggoyahkan independensi kekuasaan kehakiman.

Kudeta Hukum

Dalam bukunya Hukum Tak Kunjung Tegak, Mahfud MD mengutarakan bahwa semua teori digudang sudah habis dikeluarkan untuk memperbaiki keterpurukan hukum kita, namun hasilnya belum memuaskan. Pernyataan ini kiranya memang benar adanya. Namun apakah kita akan putus asa, tentu saja jawabannya tidak. Ditengah keterpurukan hukum ini, semua komponen bangsa justru harus bangkit untuk terus berupaya membangun hukum nasional yang mampu membuat hukum tegak. Tentu akan banyak suara-suara pesimistis terhadap reformasi hukum, ditambah lagi ketidakpercayaan publik terhadap hampir semua penegak hukum. Namun diantara pesimistis tersebut saya yakin masih ada yang tetap optimis, termasuk masih banyak penegak hukum yang bersih dan benar-benar menjalankan perannya sebagai penegak hukum, termasuk Hakim yang menjadi satu-satunya profesi sebagai wakil Tuhan di dunia untuk mewujudkan keadilan.

Pertanyaannya, mulai dari mana. Berbagai pendapat muncul. Ada yang bilang SDM penegak hukumnya dulu. Adapula perundang-undangannya dulu dan yang lain bilang budaya hukumnya yang penting. Ada juga yang memiliki konsep ketiganya diperbaiki bersamaan sebagai suatu kesatuan yang terpadu. Bagi saya, sebagai sebuat sistem, maka sifat integratifnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya menjadi pondasi dalam penegakan hukum yang saling menopang. Tinggal dilihat komponen mana yang lebih membutuhkan banyak pendekatan dan menjadi prioritas utama. Kudeta hukum, istilah yang mungkin dapat digunakan untuk mengkonstruksi sistem hukum secara massif dan terintegratif, yang mampu mencegah masuknya praktik-praktik mafia hukum yang memiliki daya rusak yang luar biasa bahkan bagi pembangunan nasional, karena telah pula melibatkan penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum.

Opini Bangkapos, 7 Oktober 2013

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute

---