Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Baru setahun bertugas, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) telah memecat 70 orang penyelenggara pemilu (anggota KPU dan Bawaslu) dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Ketua DKPP, Jimly Asshidiqie, mereka diberhentikan karena melanggar kode etik, paling banyak karena memihak salah satu pasangan calon. Padahal selaku penyelenggara pemilu, keberadaan KPU dan Bawaslu harus independen.

Rekrutmen Bersih

Penyelenggara pemilu memiliki peran dan fungsi strategis untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Ini merupakan tugas yang berat dan tidak mudah. Butuh orang-orang pilihan yang memang memiliki kompetensi, integritas dan netral. Tanpa semua itu, penyelenggara pemilu akan mudah diintervensi atau memang sengaja ambil kesempatan untuk ikut bermain dalam tarik menarik kepentingan para kandidat atau caleg yang semuanya ingin menang. Ketika penyelenggara pemilu sudah mulai bermain mata dengan para calon, maka sulit kiranya kita berharap untuk mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang betul-betul membela kepentingan rakyat, karena untuk mendapatkan jabatan tersebut saja mereka sudah main curang dan akal-akalan.

Penyelenggara pemilu idealnya bersih dari segala kepentingan politik yang begitu kental disekelilingnya. Tidak mudah memang, tetapi itulah komitmen yang harus dipegang teguh. Mereka harus berada ditengah sebagai penyelenggara dan bukan justru menjadi tim sukses bayangan atau terselubung dari salahsatu kandidat yang dapat merugikan kandidat lain.

Upaya untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang netral dan berintegritas harus dimulai sejak rekrutmen, yaitu rekrutmen yang bersih dari segala kepentingan negatif yang dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang tidak netral. Rekrutmen bersih harus meliputi sistem seleksi maupun semua pihak yang terlibat. Sistem seleksi harus dilakukan dengan transparan, partisipatif, professional, dan bertanggungjawab serta melakukan tahapan dan materi seleksi yang mampu menjaring penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi, berintegritas dan netral.

Selain sistem seleksi, pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi tentunya juga harus bersih, baik para peserta calon penyelenggara pemilu maupun tim seleksi itu sendiri. Jujur harus kita katakan bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi menjadi ajang persaingan ketat untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Persaingan tidak sehat pun sering terjadi. Segala cara, halal atau haram dilakukan untuk dapat mengalahkan kandidat lain. Salah satu siasatnya bermain mata dengan oknum penyelenggara pemilu. Kerjasama hitam antara kandidat dengan oknum penyelenggara pemilu dapat dimulai kapan saja sesuai kepentingannya. Bisa dimulai sejak pencalonan sampai dengan penetapan hasil, atau bahkan jauh-jauh hari saat seleksi penyelenggara pemilu dilaksanakan, yaitu dengan mengikutsertakan orang-orang dekat kandidat untuk ikut dalam seleksi penyelenggara pemilu.

Dalam aturan KPU misalnya, usaha untuk menjaring anggota KPU yang kompeten, netral dan berintegritas antara lain dengan syarat, (1) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu ; (2) tidak pernah menjadi anggota Parpol/sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan Parpol; (3) mengundurkan diri dari jabatan politik, pemerintahan dan BUMN/BUMD; (4) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan (5) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Persyaratan tentang pengetahuan dan keahlian tentang penyelenggaraan pemilu sangatlah penting untuk mengukur sejauhmana kompetensi para calon anggota KPU tentang aturan, mekanisme dan seluk beluk penyelenggaraan Pemilu. Kemudian persyaratan tidak terkait dengan parpol, tidak menduduki jabatan tertentu, tidak pernah dipenjara sampai dengan tidak adanya hubungan perkawinan antar sesama penyelenggara pemilu, diharapkan dapat menjadi filter untuk menghasilkan anggota KPU yang netral dan berintegritas.

Tidak hanya menuntut peserta calon penyelenggara pemilu saja yang kompeten, netral dan berintegritas, rekrutmen bersih di atas juga menuntut hal yang sama terhadap tim seleksi. Jangan sampai justru tim seleksi yang bermain mata untuk meloloskan calon-calon tertentu karena adanya deal-deal terlarang. Oleh karena itu, persyaratan untuk menjadi anggota tim seleksi juga harus ketat dan publik berhak mengawasi kinerjanya. Beberapa persyaratan tim seleksi sama dengan syarat calon peserta di atas, yaitu memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik; memahami permasalahan pemilu; tidak menjadi anggota Parpol; tidak pernah dipidana penjara; dan adanya surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi.

Penyelenggara Pemilu Babel

Beberapa waktu yang lalu beberapa penyelenggara pemilu kita ada yang mendapatkan sanksi pemberhentian dari DKPP. Kiranya ini jadi yang terakhir. Dalam waktu dekat Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang akan menyelenggarakan Pemilukada. Harapannya dapat terselenggara dengan sukses, jujur dan adil. Jangan ada penyelenggara pemilu yang bermain mata dengan para kandidat. Pesta demokrasi tahun depan sudah menanti dan akan menjadi tugas berat sekaligus amanah bagi para penyelenggara pemilu, termasuk di Bangka Belitung. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, penuh tanggungjawab, netral dan berintegritas tinggi. Amin

Opini Bangkapos, 12 Juni 2013

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute

---