Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Di negeri ini sepertinya semua bisa diperjualbelikan. kita sudah cukup miris dan prihatin dengan adanya praktek jual beli nilai di kampus, jual beli jabatan di birokrasi, jual beli perkara di Pengadilan dan jual beli suara saat Pilkada. Kini keprihatinan semakin bertambah ketika berita pun diperjualbelikan. Kasus dugaan pemerasan oleh oknum wartawan terhadap pelaku timah di Bangka Barat yang membarter berita dengan sejumlah uang, tentu begitu mencederai insan pers.

Profesi wartawan, tidak hanya bertanggungjawab kepada perusahaan pers dimana dia bernaung, tetapi juga bertanggungjawab kepada publik. Kejujuran sangat dituntut atas berita dan fakta yang disampaikan. Kini pers tidak hanya sekedar penyampai berita, tetapi juga melakukan kontrol sosial, pengawas jalannya pembangunan dan turut mencerdaskan pembacanya. Jadi insan pers harus jauh dari kongkalingkong, amplop panas dan jual beli berita, jika memang kebebasan pers masih bermakna dan dijunjung tinggi.

Pentingnya Pers

Mengutip tulisan bangsawan dan pemikir Swiss Benyamin Constant (1767-1834) bahwa Dengan surat kabar kadang muncul kericuhan, tapi tanpa surat akan selalu muncul penindasan. Pemikiran ini secara tidak langsung menunjukkan sisi penting dari pers sebagai social control. Bahkan pers dinilai sebagai pilar ke empat dari demokrasi, setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mahfud MD pernah berujar bahwa ketiga pilar demokrasi kini sedang sakit dan hanya mempercayai pers. Menurutnya pers masih menjadi lembaga publik yang tetap memegang teguh kebenaran, dan dapat diandalkan untuk mengobati ketiga pilar demokrasi yang sedang sakit itu.

Melihat peran penting pers sebagai civil society tersebut, tentunya kita semua masih berharap dunia pers masih bersih, terbuka dan jujur dengan beritanya. Jangan ikut-ikutan sakit sebagaimana ketiga pilar demokrasi yang lain. Kebebasan pers yang bertanggungjawab harus tetap dijamin demi tegaknya demokrasi.

Usut Tuntas

Kasus di atas kini ada ditangan Kepolisian dan kita berharap perkara ini dapat diusut tuntas, sehingga yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Bagi oknum wartawan, apabila yang dituduhkan kepadanya benar, tentu disamping kasus pemerasan juga telah melanggar Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara terhadap oknum Dinas Kehutanan yang diduga terlibat, telah menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

Apabila melihat dengan jeli, disamping kepolisian fokus dengan dugaan pemerasan dan pelanggaran pers, tidak menutup kemungkinan kasus ini melebar pula pada kasus yang lain. Pertama, apakah aktivitas pertambangan dalam kasus dugaan pemerasan tersebut memang legal atau bermasalah sebagaimana dimaksud oleh oknum wartawan, sehingga dia berani menjadikan hasil liputannya tersebut sebagai bahan tawar-menawar. Kedua, dalam rekaman disebut-sebut ada dugaan uang damai untuk 1 (satu) unit PC yang melibatkan oknum Polres. Dugaan ini tentunya harus ditelusuri dengan menggali informasi sebanyak mungkin dari pelaku yang mengatakannya. Apabila benar, maka harus diusut siapa oknum yang dimaksud agar dapat memberi efek jera dan menghilangkan stigma adanya oknum polisi yang membekingi illegal mining. Namun jika tidak, maka ini bentuk pencemaran institusi kepolisian. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir dan insan pers semakin menjaga idealismenya, pelaku timah patuh aturan dan kepolisian terus dipercaya publik agar dapat bekerja sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Opini bangkapos 4 februari 2013

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute

---